Rangkuman PKn Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi 2016

Rangkuman Kelas 7 PKn Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi 2016

BAB 1

Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

-       Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati,Subang.

-       Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Zunbi Coosakai.

-       BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Uasaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

-       Diketuai oleh Dr. Rajiman Wodyodiningrat, wakil ketua 1 Ichibangase Yoshio(jepang), dan wakil ketua 2 Raden Panji Suroso (Indonesia).

-       Beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota Jepang.

-       Bertugas menyelidiki, mempelajari dan mempersiapkan hal hal penting mengenai tata pemerintah atau pembentukkan Indonesia merdeka.

-       Sidang pertama (29 Mei – 1 Juni 1945) membahas dasar negara. Ada tiga tokoh yang mengajukan rumusan :

-       Mr. Moh. Yamin (29 Mei 1945)

-       Peri kebangsaan

-       Peri keadilan

-       Peri kehutanan

-       Peri kerakyatan

-       Kesejahteraan rakyat

-       Mr. Sopomo (31 Mei 1945)

-       Persatuan

-       Kekeluargaan

-       Keseimbangan lahir dan batin

-       Musyawarah

-       Keadilan rakyat

-       Ir. Sukarno (1 Juni 1945)

-       Kebangsaan Indonesia

-       Internasionalisme atau peri kemanusiaan

-       Mufakat ayau demokrasi

-       Kesejahteraan social

-       Ketuhanan Yang Maha Esa

-       Sidang kedua (10-17 Juli 1945) mendahas Rancangan Undang Undang Dasar.

-       Pada Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya Dibentuk PPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritzu Zunbi Inkai.

-       PPKI sungkatan dari Paniti Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kemudian ditambahkan anggotnya menjadi 27 orang.

BAB 2

Norma dan keadilan.   

-       Norma adalah aturan aturan atau kaidah kaidah yang dijadikan pedoman, panduan, tuntunan manusia dalam bertingkah laku dalam kehidupan.

-       Noma memiliki beberapa fungsi, yaitu :

-       Pedoman dalam bertingkah laku.

-       Menjaga kerukunan anggota masyarakat.

-       System pengendalian sosial.

-       Macam macam norma  : norma agama, kesusilaan,kesopanan, dan hokum.

-       Norma agama yaitu petunjuk hidup yang berasal dari tuhan yang disampaikan malalui kitab suci. Contoh : beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan, beramal saleh dan berbuat kebijakan. Sanksi bagi pelanggar norma agama mendapatkan sanksi secara tidak langsung.

-       Norma kesusilaan yaitu aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya perbuatan. Contoh : berlaku jujur, bertindak adil, menghargai orang lain. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan tidak tegas.

-       Norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat. Contoh : menghormati orang yang lebih tua, menerima selalu dengan tangan kanan, didak berkata kasar, kotor dan sombong, tidak meludah sembarangan. Saksi bagi pelanggar norma tidak tegas.

-       Norma hokum yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga Negara atau lembaga politik sutu masyarakat/bangsa. Contoh : harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, merampok, membunuh dan lain lain.

-       Bentuk bentuk penerapan norma :

1.    Penerapan norma dalam lingkungan kelurga.

-     Menghormati tamu ketika ada tamu dating ke rumah

-     Mematuhi nasehat orang tua.

-     Meminta izin kepada orang tua saat akan bepergian.

-     Menghormati sesama anggota keluarga.

2.    Penerapan norma dalam lingkunag sekolah.

-     Menghormati bapak ibu guru.

-     Menghargai pendapat teman.

-     Mengikuti upacara bendera.

-     Mengikuti kegiatan belajar dengan baik.

-     Melaksanakan tugas piket.

3.    Penerapan norma dalam lingkungan masyarakar.

-     Mengikuti kegiatan kerja bakti.

-     Menengok keluarga yang sakit.

-     Membantu warga mesyarakat yang sedang terkena bencana.

-     Memenuhi tata tertib yang berlaku.

BAB 3

Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republi Indonesia Tahun 1945.

-       Konstitusi berarti undang undang dasar atau hokum dasar. Hukum dasar tersebut dapat tertulis atau tidak tertulis.

-       Konstitusi adalah hokum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

-       Konstitusi atau hokum dasar yang tertulis disebut juga Undang Undang Dasar, sedangkan yang tidak tertulis disebut konvensi.

-       Konvensi yakni aturan aturan dasar yang timbul dan terpelihara.

-       Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu, 18 Agustus 1945 .

-       BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945.

-       Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan :

-       Pembukaan, terdiri dari 4 alinea

-       Batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

-       Penjelasan, terdiri dari penjelasan umu dan pasal demi pasal sedangkan sistematika setelah perubahan UUD NRI 1945 adalah :

-       Pembukaan, terdiri dar 4 alinea

-       Pasal pasal, terdiri dari 21 bab,73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 atuaran tambahan.